![]() |
Lokasi borrow area lahan terdampak pembangunan Bendungan Jragung mulai ditempati warga Dusun Kedungglatik Desa Candirejo(KOMPAS.com/Dian Ade Permana) |
MEDIAJURNALIS - Bondan Marutohening, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang, meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas umum di lahan relokasi area pembangunan Bendungan Jragung.
Pada Jumat (10/1/2025) sore, dia menyatakan, "Warga Dusun Kedungglatik Desa Candirejo Kecamatan Pringapus sudah pindah ke lokasi borrow area, karena itu fasumnya harus segera dibangun untuk menambah kenyamanan dan sangat dibutuhkan warga."
Disebutkan bahwa rumah fisik yang digunakan untuk relokasi warga telah dibangun.
Bondan menyatakan bahwa jalan akses masuk dan jalan lingkungan yang ada di sana saat ini belum dibangun.
Menurutnya, pihak BBWS Pemali-Juana tetap bertanggung jawab, dan Pemkab Semarang hanya memfasilitasi. Bahkan untuk masalah pembangunan masjid dan jalan ini, hanya pelaksanaannya yang perlu dilakukan dan tidak ada masalah lain.
Menurut Bondan, pada Jumat (10/1/2025), DPRD Kabupaten Semarang dan eksekutif mengadakan pertemuan untuk membahas kemajuan penggantian aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang terdampak proyek strategis nasional.
Dia menjelaskan, "Selain terkait Bendungan Jragung dengan BBWS, rapat juga menghadirkan PT Jasa Marga Jogja Bawen, PLN, dan beberapa konsultan."
Andre Arifin, warga Kedungglatik Desa Candirejo, menyatakan dukungannya untuk percepatan pembangunan fasilitas umum di wilayah yang terdampak pembangunan Bendungan Jragung.
Menurutnya, kehidupan warga akan lebih baik dengan adanya fasilitas umum, seperti jalan lingkungan, masjid, dan IPAL.
Ada 82 rumah tangga di Dusun Kedungglatik Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang yang terkena dampak proyek Bendungan Jragung, seperti yang diketahui.
Tempat tinggal lama akan tenggelam, jadi mereka harus pindah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memberikan lahan seluas 18,6 hektar untuk relokasi, kata Bupati Semarang Ngesti Nugraha.
Ngesti menyatakan bahwa dari 18,6 hektar lahan tersebut, 3.000 meter persegi akan digunakan untuk pemakaman, 2,3 hektar untuk hunian warga, dan sisanya dapat digunakan untuk bercocok tanam.